Tata Kelola Perusahaan - PT Multifilling Mitra Indonesia Tbk.

Go to content

Main menu:

Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

Sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab serta patuh pada peraturan perundangan yang berlaku, Perseroan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) yang diakui secara universal dan memiliki komitmen untuk menerapkannya secara profesional dan sungguh-sungguh di seluruh proses bisnis Perseroan. Perseroan menyadari melalui penerapan GCG ini, Perseroan akan senantiasa dapat menjaga keseimbangan kepentingan para pemegang saham, perusahaan itu sendiri, maupun pemangku kepentingan lainnya.  

Prinsip-prinsip yang dianut dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan adalah sebagai berikut:


TRANSPARANSI

Aspek transparansi diwujudkan dalam berbagai proses pengambilan keputusan, penyampaian setiap informasi yang bersifat material yang relevan mengenai Perseroan maupun dalam menyusun kebijakan perusahaan.

AKUNTABILITAS

Aspek akuntabilitas diwujudkan dengan memastikan pelaksanaan, kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban organ sehingga tercapai pengelolaan perusahaan yang efektif. Oleh karena itu maka setiap organ dan karyawan harus berpegang pada pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.

PERTANGGUNG JAWABAN

Sebagai entitas bisnis yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia, Perseroan dalam menjalankan usahanya mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan serta berkontribusi secara nyata kepada masyarakat luas.

INDEPENDENSI

Perseroan menjamin pengelolaan perusahaan yang profesional dan sesuai prinsip-prinsip korporasi yang sehat tanpa campur tangan dari pihak manapun serta memastikan tidak ada benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi obyektivitasnya dalam pengambilan keputusan.

KEWAJARAN

Perseroan memastikan penerapan aspek kewajaran dalam memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada para pemangku kepentingan, termasuk melindungi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 
Back to content | Back to main menu